Dalam laporan-laporannya kepada pemerintah Hindia Belanda, Snouck mengakui potensi besar haji sebagai jejaring intelektual ulama dan sumber artikulasi kesadaran politik umat. Ia menyarankan agar ibadah umat Islam difasilitasi secara ritual, namun dibatasi agar tidak menjadi ruang pembebasan sosial atau transformasi ideologis. Dengan kata lain, haji dimaknai secara reduksionis: sekadar ritus, bukan praksis.
Pemerintah dapat merealisasikan wacana ini dengan menambah embarkasi jemaah dan memperluas jadwal mendarat di bandara Arab Saudi.
Selain untuk kebutuhan haji, KPI juga terus menyesuaikan produksi avtur dengan kebutuhan nasional lainnya. Hermansyah menyebut, transportasi udara kini menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat sehingga pasokan avtur harus terjaga.
Ironisnya, logika kolonial ini masih bisa beresonansi jika kita gagal menangkap makna substantif haji. Bila ibadah haji sekadar berhenti sebagai seremoni spiritual tanpa menjelma menjadi praksis sosial yang inklusif, maka ia tidak akan mampu menjadi medium transformatif.
Jemaah dari ten bandara embarkasi utama akan menjalani proses keimigrasian, kepabeanan, kekarantinaan, serta pemeriksaan keamanan langsung di asrama haji. Bandara tersebut adalah:
Proses distribusi dilakukan secara terintegrasi demi memastikan avtur tiba tepat waktu dan dalam kondisi terbaik di setiap titik layanan.
Ia juga mengingatkan, salah satu ciri dari haji yang mabrur adalah perubahan sikap dan perilaku yang mencerminkan pesan Nabi Muhammad Observed, yaitu santun dalam berkata, menebar kedamaian, serta peduli terhadap sesama.
“Kolaborasi erat dengan PPN Sumbagut serta dukungan dari pemerintah daerah menjadi fondasi penting bagi kelancaran distribusi avtur,” tambah Agustiawan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agama juga memotivasi para petugas haji. "Kalau jamaah haji website dapat pahala ten, maka petugas haji ini bisa double. Sementara jamaah hajinya sudah istirahat tidur, tetapi para petugas masih berpanas-panasan untuk mengurus jamaah di tempat lain.
Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak inovasi teknis dalam penyelenggaraan haji: mulai dari digitalisasi manasik, sistem zonasi kloter, hingga integrasi layanan kesehatan.
“Kolaborasi erat dengan PPN Sumbagut serta dukungan dari pemerintah daerah menjadi fondasi penting bagi kelancaran distribusi avtur. Kami berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan tanpa hambatan, agar pelayanan penerbangan jamaah haji berlangsung sesuai jadwal,” tambah Agustiawan.
Sementara itu, lima bandara lainnya berperan sebagai embarkasi haji antara, yaitu tempat transit jamaah dari kota asal sebelum melanjutkan perjalanan ke bandara embarkasi utama.
"Ada pemahaman yang keliru selama ini, bahwa subsidi jemaah haji itu berasal dari pemerintah padahal sebenarnya dana subsidi itu berasal dari jemaah haji masa tunggu," ujar Zainut.
Pelaksanaan ibadah haji 2025 menjadi titik penting dalam sejarah tata kelola haji Indonesia. Selain sebagai momen ibadah agung bagi umat Islam, haji tahun ini hadir di tengah masa transisi pengelolaan menuju otoritas penuh Badan Pengelola Haji (BPH) pada 2026.